Pengunjuk rasa melakukan aksi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, di Kuningan, Jakarta, sebagai protes atas eksekusi mati terhadap TKI Zaini Misrin, Selasa (20/3/2018).
Mereka datang sembari membawa spanduk bertuliskan berbagai seruan seperti 'stop death penalty', 'hapus hukuman mati', 'hentikan hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia', 'pekerja migran bukan hewan kurban', dan lainnya.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, aksi ini sebagai protes terhadap eksekusi mati Zaini oleh pemerintah Arab Saudi. "Ini protes terhadap pemerintah Arab Saudi," kata Anis, di lokasi aksi, Selasa siang.
Dalam orasinya, Anis menyebut Zaini diakhiri hidupnya atas nama hukum brutal Arab Saudi. Dia mengatakan, Zaini tidak melakukan pembunuhan seperti dituduhkan.
Dia mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengirim surat dua kali ke Arab Saudi terkait kasus Zaini. Tetapi, eksekusi terhadap Zaini tetap dilakukan bahkan dinilai tanpa peduli dengan tata krama hukum internasional karena tanpa pemberitahuan resmi ke pemerintah Indonesia.
"Kedutaan atau pemerintah Arab Saudri tidak memberikan ruang untuk bernegosiasi yang mana pemerintah Jokowi telah memberikan surat," seru orator lain di aksi ini.
Adapun aksi demo ini disebut diikuti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Konferedasi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Human Rights Working Group (HRWG).
Sebelumnya Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan, eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Zaini Misrin di tengah proses permohonan peninjauan kembali (PK) kedua yang berjalan.
Permohonan PK kedua atas kasus yang menjerat TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur tersebut diajukan pada tanggal 29 Januari 2018 lalu. Sebelumnya, PK pertama yang diajukan pada awal 2017 lalu ditolak.
Iqbal menerangkan, pada 20 Februari lalu, KBRI di Riyah memperoleh notifikasi bahwa ada arahan dari Jaksa Agung Riyadh yang mempersilakan pengacara Zaini Misrin untuk mendapatkan kesaksian dari penerjemah saat kliennya dilakukan BAP pada 2004 silam.
"Kesaksian itu diharapkan jadi bukti baru yang memperkuat permohonan PK kedua yang disampaikan pada Januari," kata Iqbal.
Namun, belum juga mendapatkan kesaksian untuk memperkuat PK tersebut. Zaini Misrin justru langsung dieksekusi mati di tengah proses permohonan PK kedua yang tengah berlangsung. (KOMPAS.COM/ROBERTUS BELARMINUS).
Mereka datang sembari membawa spanduk bertuliskan berbagai seruan seperti 'stop death penalty', 'hapus hukuman mati', 'hentikan hukuman mati terhadap pekerja migran Indonesia', 'pekerja migran bukan hewan kurban', dan lainnya.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, aksi ini sebagai protes terhadap eksekusi mati Zaini oleh pemerintah Arab Saudi. "Ini protes terhadap pemerintah Arab Saudi," kata Anis, di lokasi aksi, Selasa siang.
Dalam orasinya, Anis menyebut Zaini diakhiri hidupnya atas nama hukum brutal Arab Saudi. Dia mengatakan, Zaini tidak melakukan pembunuhan seperti dituduhkan.
Dia mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengirim surat dua kali ke Arab Saudi terkait kasus Zaini. Tetapi, eksekusi terhadap Zaini tetap dilakukan bahkan dinilai tanpa peduli dengan tata krama hukum internasional karena tanpa pemberitahuan resmi ke pemerintah Indonesia.
"Kedutaan atau pemerintah Arab Saudri tidak memberikan ruang untuk bernegosiasi yang mana pemerintah Jokowi telah memberikan surat," seru orator lain di aksi ini.
Adapun aksi demo ini disebut diikuti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jaringan Buruh Migran (JBM), Konferedasi Wali Gereja Indonesia (KWI), dan Human Rights Working Group (HRWG).
Sebelumnya Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan, eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Zaini Misrin di tengah proses permohonan peninjauan kembali (PK) kedua yang berjalan.
Permohonan PK kedua atas kasus yang menjerat TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur tersebut diajukan pada tanggal 29 Januari 2018 lalu. Sebelumnya, PK pertama yang diajukan pada awal 2017 lalu ditolak.
Iqbal menerangkan, pada 20 Februari lalu, KBRI di Riyah memperoleh notifikasi bahwa ada arahan dari Jaksa Agung Riyadh yang mempersilakan pengacara Zaini Misrin untuk mendapatkan kesaksian dari penerjemah saat kliennya dilakukan BAP pada 2004 silam.
"Kesaksian itu diharapkan jadi bukti baru yang memperkuat permohonan PK kedua yang disampaikan pada Januari," kata Iqbal.
Namun, belum juga mendapatkan kesaksian untuk memperkuat PK tersebut. Zaini Misrin justru langsung dieksekusi mati di tengah proses permohonan PK kedua yang tengah berlangsung. (KOMPAS.COM/ROBERTUS BELARMINUS).
Aksi Demo di Kedubes Arab Saudi Memprotes Eksekusi Mati Zaini Misrin | |
5 Likes | 5 Dislikes |
730 views views | 104K followers |
News & Politics | Upload TimePublished on 19 Mar 2018 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét